Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki 2026 dengan susunan kebijakan yang semakin jelas. Program sosial berskala besar berjalan bersama penguatan pangan, energi, investasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, koperasi desa, dan pengelolaan badan usaha milik negara. Seluruh agenda itu diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memperluas layanan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
APBN 2026 menjadi anggaran negara pertama yang dirumuskan sepenuhnya oleh pemerintahan Prabowo. Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas, yakni pangan, energi, Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan koperasi, pertahanan, serta investasi dan perdagangan global. Susunan ini memperlihatkan perpaduan antara belanja sosial, peningkatan produksi dalam negeri, dan pemanfaatan aset negara.
Penerapan program tersebut berlangsung ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal dan tuntutan tata kelola lebih ketat. Sejumlah kebijakan mengalami penyesuaian sepanjang 2026, terutama Makan Bergizi Gratis yang anggarannya dikurangi setelah skala penerima berkembang sangat cepat.
Makan Bergizi Gratis Menjadi Program Paling Besar
Makan Bergizi Gratis menjadi kebijakan yang paling mudah dikenali dari pemerintahan Prabowo. Program ini diluncurkan pada Januari 2025 untuk menyediakan makanan bagi pelajar, balita, ibu hamil, dan kelompok sasaran lain melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dalam APBN 2026, MBG semula memperoleh alokasi Rp335 triliun dengan sasaran sekitar 82,9 juta penerima. Program ini juga dirancang untuk menggerakkan pembelian beras, telur, sayuran, susu, ikan, daging, dan bahan pangan lain dari produsen lokal.
Perkembangan terbaru pada Juli 2026 memperlihatkan koreksi besar. Anggaran MBG dipangkas menjadi Rp229 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun. Program tersebut dilaporkan telah menjangkau sekitar 62,5 juta orang. Pemerintah kemudian memusatkan perhatian pada kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan penerima, dan pengawasan dapur setelah muncul persoalan logistik, kasus keracunan makanan, serta penyidikan dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional dan dua pejabat lainnya.
Sudaryono ditunjuk sebagai kepala baru Badan Gizi Nasional pada Juli 2026. Tugas utamanya adalah memperbaiki pengelolaan program, memperketat standar dapur, serta memastikan belanja bahan pangan dan pencatatan penerima dapat diawasi.
“Makan Bergizi Gratis dapat menjadi investasi sosial yang kuat apabila kualitas makanan, keselamatan anak, dan akuntabilitas anggaran ditempatkan di atas sekadar mengejar jumlah penerima.”
Efisiensi Anggaran Mengubah Pola Belanja Pemerintah
Kebijakan Prabowo juga ditandai pemangkasan belanja yang dianggap tidak penting. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan efisiensi sekitar Rp306,69 triliun. Jumlah itu terdiri atas Rp256,1 triliun dari belanja kementerian dan lembaga serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sejumlah belanja operasional menjadi sasaran penyesuaian.
Pemerintah menyatakan dana hasil penghematan dialihkan menuju program yang dinilai lebih produktif, termasuk gizi, sekolah, irigasi, pangan, dan layanan dasar. Pada Februari 2026, Prabowo menyebut penghematan pada tahun pertama pemerintahannya mencapai lebih dari Rp300 triliun.
Kebijakan ini memaksa banyak instansi menyusun ulang kegiatan dan menunda pengadaan tertentu. Penghematan tetap membutuhkan ketelitian agar tidak mengurangi pelayanan publik, pembangunan daerah, penelitian, serta pemeliharaan fasilitas yang sudah tersedia.
Swasembada Pangan Didorong melalui Produksi dan Cadangan Beras
Pangan menjadi inti kebijakan Prabowo. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp164,7 triliun pada 2026 untuk ketahanan pangan. Dana tersebut digunakan bagi peningkatan produksi, perluasan dan perbaikan lahan, sarana pertanian, cadangan pangan, stabilisasi harga, pupuk, pembiayaan, serta dukungan kepada petani dan nelayan.
Pemerintah memangkas banyak aturan penyaluran pupuk bersubsidi dan memperkuat Bulog sebagai pembeli gabah serta penjaga stok. Dalam pidato anggaran, Prabowo menyebut stok beras pemerintah berada di atas empat juta ton pada 2025.
Kebijakan pangan juga mencakup jagung, gula, garam, peternakan, perikanan, dan komoditas bahan baku energi. Cetak sawah baru, modernisasi alat pertanian, irigasi, peningkatan benih, dan penetapan harga pembelian pemerintah menjadi instrumen utama.
Perluasan lahan harus memperhatikan kesesuaian tanah, ketersediaan air, hak masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Kenaikan produksi juga perlu disertai gudang, pengering, transportasi, serta pasar agar petani tidak menjual panen dengan harga rendah.
Ketahanan Energi Menggabungkan Migas dan Sumber Terbarukan
Pemerintah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda besar dengan dukungan fiskal sekitar Rp402,4 triliun pada 2026. Anggaran itu mencakup subsidi dan kompensasi energi, peningkatan produksi minyak dan gas, listrik desa, biodiesel, panas bumi, tenaga air, serta pembangkit surya.
Prabowo ingin Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Pemerintah mendorong pemanfaatan kelapa sawit untuk biodiesel, tebu dan singkong untuk etanol, serta pengembangan gas dari Andaman dan Masela. Pada Maret 2026, pemerintah menyampaikan sasaran pembangunan kapasitas tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam dua tahun.
Pelaksanaannya membutuhkan investasi besar, jaringan transmisi, kepastian pembelian listrik, lahan, industri panel surya, dan kemampuan penyimpanan energi. Pemerintah juga harus memastikan perluasan bahan bakar nabati tidak menekan pasokan pangan atau mendorong pembukaan lahan secara tidak terkendali.
Danantara Menjadi Kendaraan Investasi dan Penataan BUMN
Danantara Indonesia diluncurkan pada Februari 2025 sebagai badan pengelola investasi negara. Lembaga ini diberi mandat mengelola aset bernilai sekitar 900 miliar dolar Amerika Serikat yang tersebar pada lebih dari 1.000 perusahaan. Dividen BUMN diarahkan untuk investasi komersial dan proyek prioritas nasional.
Pada Februari 2026, Danantara meluncurkan enam proyek pengolahan sumber daya alam bernilai sekitar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek itu mencakup kilang energi hijau, bioetanol, pengolahan alumina dan aluminium, serta fasilitas peternakan terpadu. Keseluruhan daftar hilirisasi pemerintah mencakup 18 proyek dengan nilai sekitar Rp618 triliun.
Prabowo juga menugaskan Danantara menata BUMN, mengurangi jumlah komisaris, mengevaluasi bonus direksi, dan memperbaiki perusahaan yang terus merugi. Pemerintah menginginkan aset negara menghasilkan penerimaan lebih besar sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN.
Kewenangan Danantara terus bertambah, termasuk pembentukan bagian pembiayaan pembangunan dan keterlibatan dalam pengawasan ekspor komoditas strategis. Perluasan peran tersebut menimbulkan perhatian mengenai tata kelola, keterbukaan data, pemilihan proyek, dan kemampuan lembaga mengelola mandat yang sangat luas.
“Danantara dapat memperkuat investasi nasional, tetapi kepercayaan publik hanya akan tumbuh apabila keputusan investasi, risiko, hasil usaha, dan hubungan dengan kekuasaan dapat diawasi secara terbuka.”
Koperasi Merah Putih Membawa Negara ke Rantai Pasok Desa
Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dirancang untuk membangun jaringan ekonomi hingga tingkat desa. Pemerintah menyatakan sekitar 80.000 koperasi telah dibentuk. Setiap koperasi diarahkan memiliki toko kebutuhan pokok, gudang, layanan simpan pinjam, apotek, ruang pendingin, kendaraan logistik, serta tempat penjualan hasil petani, peternak, dan nelayan.
Pada Juli 2026, Prabowo menyatakan koperasi akan menjadi jalur utama penyaluran barang bersubsidi. Pemerintah ingin memotong rantai distribusi, menekan penimbunan, menyediakan pinjaman berbunga rendah, dan mengurangi ketergantungan warga kepada rentenir.
Pemerintah memproyeksikan perputaran dana koperasi desa mencapai Rp223 triliun per tahun. Angka tersebut masih berupa proyeksi, bukan hasil yang telah tercapai.
Keberhasilannya bergantung pada kualitas pengurus, sistem pencatatan, kemampuan usaha, pengawasan kredit, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan setempat. Pembentukan badan hukum dalam jumlah besar belum otomatis menghasilkan koperasi yang sehat.
Sekolah Rakyat Membidik Anak dari Keluarga Miskin
Kebijakan pendidikan Prabowo menghadirkan Sekolah Rakyat, program berasrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Negara menanggung pendidikan, tempat tinggal, makanan, perlengkapan, serta pendampingan siswa.
Pada Januari 2026, Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah. Pemerintah menempatkan sekolah ini sebagai alat untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
APBN 2026 menetapkan anggaran pendidikan sekitar Rp769,1 triliun. Dana tersebut mencakup bantuan bagi siswa dan mahasiswa, kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas, pendidikan vokasi, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Di sektor kesehatan, pemerintah menyediakan sekitar Rp244 triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional, cek kesehatan gratis, perbaikan rumah sakit, penanganan tuberkulosis, serta gizi ibu dan anak.
Sekolah Rakyat menghadapi pekerjaan besar dalam penyediaan guru, asrama, kurikulum, pengasuhan, dan perlindungan anak. Dengan program ini juga perlu terhubung dengan sekolah umum, perguruan tinggi, pelatihan kerja, serta dunia usaha.
Program Tiga Juta Rumah Memakai Beragam Skema
Program tiga juta rumah dirancang melalui pembangunan dan renovasi hunian di desa, perkotaan, serta pesisir. Pemerintah menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dukungan pajak, pembiayaan perbankan, lahan negara, dan kerja sama dengan pengembang.
Dalam APBN 2026, dukungan pemerintah diarahkan untuk sekitar 770.000 rumah melalui berbagai skema. Target rumah subsidi FLPP pada 2026 disebut mencapai 400.000 unit, sedangkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni juga diperbesar.
Pembangunan rumah membutuhkan tanah, air bersih, jalan, listrik, sekolah, transportasi, dan lokasi kerja. Rumah murah yang terlalu jauh dari pusat kegiatan dapat menambah biaya perjalanan keluarga dan berisiko tidak dihuni.
Pemerintah juga harus menjaga mutu bangunan, kepastian sertifikat, kemampuan cicilan, dan ketepatan sasaran penerima subsidi. Pengawasan dibutuhkan agar fasilitas pemerintah tidak digunakan oleh pembeli investasi atau pengembang yang mengurangi spesifikasi bangunan.
Ambisi Pertumbuhan Delapan Persen Diuji Kesehatan Fiskal
Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen sebelum masa pemerintahannya berakhir. Pemerintah mengandalkan konsumsi rumah tangga, belanja sosial, investasi Danantara, hilirisasi, perumahan, koperasi, produksi pangan, energi, dan perbaikan iklim usaha.
APBN 2026 menghadapi tekanan dari besarnya kebutuhan program dan penerimaan negara yang belum cukup kuat. Belanja pemerintah meningkat cepat pada awal 2026, terutama karena perluasan MBG. Pada Januari, defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari produk domestik bruto.
Lembaga pemeringkat juga menaruh perhatian pada kepastian kebijakan, disiplin fiskal, dan meluasnya peran lembaga negara dalam pembiayaan. Fitch mempertahankan peringkat layak investasi Indonesia, tetapi mengubah prospeknya menjadi negatif pada Maret 2026.
Pemerintah menyatakan akan menjaga batas defisit dan mengarahkan defisit 2027 pada kisaran 1,8 persen sampai 2,4 persen dari produk domestik bruto. Pengurangan anggaran MBG pada pertengahan 2026 menunjukkan adanya penyesuaian program dengan kemampuan keuangan negara.
Ujian berikutnya berada pada kualitas belanja. Dana besar harus menghasilkan perbaikan gizi, produksi, sekolah, layanan kesehatan, rumah layak, pekerjaan, dan pendapatan warga yang dapat diukur. Data pelaksanaan perlu dibuka secara rutin agar DPR, lembaga pemeriksa, media, akademisi, dan masyarakat dapat menilai pencapaian setiap program.
Pemberantasan Korupsi Menjadi Penentu Kepercayaan
Prabowo berulang kali menyatakan kebocoran anggaran dan korupsi harus diberantas. Sikap itu berkaitan langsung dengan program pemerintah yang mengelola dana sangat besar serta melibatkan ribuan unit layanan, koperasi, BUMN, pemerintah daerah, kontraktor, dan pemasok.
Kasus di sekitar pelaksanaan MBG memperlihatkan risiko ketika perluasan program berlangsung lebih cepat daripada sistem pengawasan. Pemerintah merespons dengan mengganti pimpinan badan, mengurangi anggaran, mengevaluasi penerima, dan menjanjikan perbaikan tata kelola.
Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah masalah muncul. Sistem pengadaan, harga bahan, daftar penerima, kepemilikan dapur, kualitas makanan, laporan investasi Danantara, pinjaman koperasi, dan penyaluran subsidi perlu dapat diperiksa sejak awal. Keterbukaan tersebut akan menentukan penilaian publik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.
